Contoh Soal Pendamping Desa

Salam semuanya :)

Pada kesempatan ini saya selaku Admin pendaftaran-cpns.blogspot.com akan membagikan Contoh Latihan Soal Pendamping Desa.


Contoh soal ini saya tujukan bagi anda semua terutama bagi yang berencana mengikuti tes tertulis pada penerimaan pendamping desa, semoga bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Contoh soal ini saya peroleh dari FP SFP. Latihan soal ini merupakan latihan tes tertulis Pendamping Lokal Desa 2017 dan masih digunakan untuk Latihan Tes Tertulis Pendamping Lokal Desa tahun 2018 di beberapa wilayah / provinsi.

Tes Tertulis Pendamping Desa terdiri atas 50 - 60 soal pilihan ganda (A, B, C, D) yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Tes tertulis tersebut akan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK), jadi harus menyiapkan pensil 2B.

Berikut ini adalah contoh soal Latihan Tes Tertulis Pendamping Lokal Desa :

Latihan Tes Tertulis Pendamping Lokal Desa 2017 - 2018

Latihan Tes Tertulis Penerimaan Pendamping Lokal Desa 2018
===================================
Latihan Tes Tertulis Pendamping Desa 2017

Petunjuk:

• (1) Waktu tes tulis selama 90 menit;
• (2) Jumlah soal tes tulis sebanyak 60 soal dalam bentuk pilihan ganda (masing-masing soal memiliki bobot 1);
• (3) Peserta tes tulis mengisi jawaban pada lembar jawaban komputer (LJK) yang disediakan dengan menggunakan pensil 2B;
• (4) Pemeriksaan hasil tes tulis dilakukan melalui sistem komputerisasi;
• (5) Jika pada LJK terdapat jawaban kosong (tidak dihitamkan) maka komputer tidak bisa membaca lembar jawaban Anda

1. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, pengelolaan SDA, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan …

• A. pelayanan pendidikan
• B. pelayanan transportasi
• C. pelayanan kehidupan beragama
• D. kegiatan ekonomi

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang antara lain:

• A. mengatur dan mengurus hak asal usul
• B. mengadakan hubungan keluar dengan negara lain
• C. mengadili di pengadilan desa
• D. menarik pajak penghasilan

3. Desa berkedudukan di wilayah…

• A. propinsi
• B. kabupaten/kota
• C. daerah khusus
• D. kecamatan

4. Salah satu syarat pembentukan desa adalah batas usia desa induk paling sedikit …

• A. 10 tahun
• B. 7 tahun
• C. 5 tahun
• D. 3 tahun

5. Desa dapat dihapus karena …

• A. tidak meningkatkan pendidikan
• B. merugikan masyarakat
• C. menimbulkan bencana nasional
• D. bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis

6. Kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu:

• A. hak dengan memperhatikan asal usul hak tersebut
• B. hak yang berasal dari penetapan Pemda
• C. hak yang merupakan warisan yang masih hidup
• D. hak yang terkait dengan adat istiadat

7. Asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemeritahan desa adalah…

• A. asas yang mengutamakan landasan peraturan, kepatuhan, dan keadilan
• B. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar
• C. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan
• D. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertangungjawabkan

8. Asas keberagaman dalam menyelenggarakan pemerintah desa, adalah…

• A. asas yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
• B. asas yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa
• C. asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
• D. asas yang tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu

9. Asas pengaturan dalam UU nomor 6 tahun 2016 tentang desa antara lain rekognisi, yaitu:

• A. pengakuan terhadap asal usul
• B. penetapan kewenangan
• C. turut berperan aktif
• D. kesamaan dalam kedudukan

10. Penataan desa meliputi: pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan…

• A. penambahan desa
• B. penetapan desa
• C. pengurangan desa
• D. pemindahan wilayah desa

11. Penataan desa yang berupa perubahan status adalah perubahan dari :

• A. Desa menjadi kelurahan
• B. Kelurahan menjadi desa
• C. Desa adat menjadi desa
• D. Desa menjadi desa adat

12. Asas proporsionalitas dalam penyelenggaran pemerintah desa adalah…

• A. asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
• B. asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik
• C. asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
• D. asas yang menjadi landasan keserasian, kepatuhan, dan keadilan

13. Kewenangan desa meliputi kewenangan…

• A. berdasarkan asal usul
• B. lokal berskala desa
• C. ditugaskan oleh pemerintah
• D. semua jawaban benar

14. Desa dapat mendirikan badan usaha milik (BUM) desa yang dapat menjalankan usaha di bidang…

• A. perdagangan dan jasa
• B. ekonomi dan jasa
• C. ekonomi dan pelayanan umum
• D. perdagangan dan pelayanan masyarakat

15. Pengaturan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh …

• A. perangkat desa
• B. wakil kepala desa
• C. badan permusyawaratan desa
• D. unsur masyarakat

16. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

• A. pemberdayaan masyarakat desa
• B. pelayanan masyarakat desa
• C. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
• D. peningkatan pendapatan masyarakat desa

17. Pemilihan kepala desa dilaksanakan…

• A. secara serentak di wilayah kabupaten/kota
• B. setiap 5 tahun sekali
• C. berdasarkan kebutuhan yang mendesak
• D. oleh masyarakat desa melalui badan permusyawaratan desa

18. Lembaga pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, …

• A. lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga swadaya masyarakat
• B. LSM dan lembaga adat
• C. lembaga masyarakat desa dan lembaga adat
• D. lembaga adat dan perwakilan masyarakat

19. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh…

• A. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• B. Menteri Dalam Negeri
• C. Gubernur atas usul masyarakat desa
• D. Bupati/Walikota

20. Kewajiban-kewajiban desa adalah:

• A. melindungi dan menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan kualitas-kualitas, mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan dan meningkatkan pelayanan
• B. melindungi dan menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan, meningkatkan pelayanan dan penghasilan
• C. melindungi warga masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesejahateraan, meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat
• D. melindungi warga masyarakat desa, menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan penghasilan dan pendidikan, menjunjung tinggi demokrasi yang dibatasi peraturan yang berlaku

21. Dalam penyusun RPJM desa dan RKP desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatifyang diikuti oleh…

• A. badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa
• B. lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat
• C. badan permusyawaratan desa dan lembaga kemusyawaratan desa
• D. lembaga kemasyaratan desa dan lembaga adat

22. Program pembangunan kawasan pedesaan yang berasal dari pemerintah daerah dicantumkan dalam…

• A. RPJMD dan RKPD
• B. RPJMN dan RKP
• C. RPJMD Propinsi dan RKPD Propinsi
• D. RPJMD kabupaten/kota dan RKP kabupaten/kota

23. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah, pemda propinsi, pemda kabupaten/kota, pemerintah desa, dan…

• A. pihak ketiga
• B. badan permusyawaratan desa
• C. lembaga kemasyarakatan desa
• D. lembaga adat desa

24. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, antara lain…

• A. terganggunya kepentingan masyarakat desa
• B. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat
• C. terganggunya kepentingan pribadi masyarakat desa
• D. terganggunya kebebasan berpendapat

25. Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 43 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan:

• A. pengawasan pemerintahan desa
• B. peningkatan peranan masyarakat desa dalam pembangunan
• C. mengoptimalkan peran masyarakat desa dalam pembangunan
• D. pemberdayaan masyarakat desa

26. Pengaturan desa antara lain bertujuan…

• A. meningkatkan pendidikan masyarakat desa
• B. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
• C. meningkatkan penghasilan masyarakat desa
• D. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

27. Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari…

• A. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
• B. APBN yang ditetapkan dalam APBD
• C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
• D. APBD dan anggaran pendapatan belanja desa

28. Perangkat desa terdiri dari :

• A. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis
• B. Wakil kepala desa, sekretaris desa, dan pelaksana desa
• C. Sekretaris desa, kepala urusan desa, dan staf
• D. Wakil kepala desa, sekretaris dan kepala urusan beserta beberapa staf

29. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi desa. Prinsip keadilan maksudnya adalah…

• A. Dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
• B. Dengan mendahulukan kepentingan desa yang sangat mendesak yang harus dilaksanakan
• C. Dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik
• D. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat desa

30. Selain pengasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari…

• A. APB Daerah
• B. APB Desa
• C. APBN
• D. APB Daerah dan APB Desa

31. Pemberdayaan masyarakat desa antara lain dilakukan dengan:

• A. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, partisipasi dalam penyusunan kebijakan desa
• B. mendorong masyarakat desa untuk berperan serta dalam kegiatan perekonomian/bisnis
• C. melakukan kegiatan dalam peningkatan potensi yang dimiliki masyarakat desa
• D. berperan serta dalam kegiatan siskamling dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban

32. Pembangunan kawasan pedesaan untuk mempercepat kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendekatan…

• A. pembangunan infrastruktur
• B. pembangunan partisipatif
• C. pembangunan kesetaraan
• D. pembangunan kemandirian

33. Rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh:

• A. pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa
• B. pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa
• C. pemda propinsi, pemda kabupaten/kota, dan pemerintah desa
• D. pemerintah desa dan tokoh masyarakat

34. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan

• A. pengawasan pembangunan disegala bidang
• B. pengawasan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan
• C. pemantauan dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan
• D. pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan

35. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDesa) yang dapat menjalankan usaha dibidang…

• A. perdagangan dan jasa
• B. ekonomi dan jasa
• C. ekonomi dan pelayanan umum
• D. perdagangan dan pelayanan masyarakat

36. Pendirian BUM desa disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan…

• A. peraturan gubernur
• B. peraturan bupati/walikota
• C. peraturan desa
• D. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

37. Pengelolaan keuangan desa sebagai dana untuk mem biayai kegiatan desa meliputi :

• A. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun
• B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban
• C. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan rutin
• D. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban

38. Bantuan keuangan dari APBD diarahkan untuk…

• A. kesejahteraan masyarakat desa
• B. pembangunan desa
• C. peningkatan pendidikan masyarakat desa
• D. gaji perangkat desa

39. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan…

• A. pendidikan masyarakat desa
• B. kesejahteran masyarakat desa
• C. pelayanan masyarakat desa
• D. penghasilan masyarakat desa

40. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan:

• A. tempat aspirasi dari para tokoh masyarakat desa
• B. wadah partisipasi dari organisasi masyarakat desa
• C. wadah partisipasi desa sebagai mitra pemerintah desa
• D. tempat musyawarah dari masyarakat dalam menentukan suatu persoalan/kebijakan

41. Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah bersumber..

• A. Dari dana masyarakat desa yang merupakan iuran wajib
• B. Dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• C. Dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
• D. Dari Alokasi Dana Desa

42. Pemerintah, pemerintah daerah atau propinsi, dan pemerintah daerah kabupatan atau kota dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan kepada:

• A. camat atau yang disebut dengan nama lain
• B. badan permusyawaratan desa
• C. kepala desa
• D. perangkat daerah

43. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh …

• A. camat atau sebutan lain dengan koordinasi
• B. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan dan pihak ketiga
• C. badan permasyarakatan desa
• D. lembaga kemasyarakatan desa dibantu oleh tokoh masyarakat desa yang berpengaruh dan berpengalaman

44. Yang dimaksud dengan penetapan desa adat adalah:

• A. penetapan desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati/Walikota
• B. penetapan kelurahan yang telah ada menjadi desa adat
• C. penetapan kampungdesa yang telah ada menjadi desa adat oleh Bupati/Walikota
• D. penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota

45. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat desa berdasarkan…

• A. hak asal usul
• B. hak para leluhur
• C. hak dari tokoh masyarakat desa
• D. musyawarah dan kekeluargaan

46. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui…

• A. Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan
• B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
• C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
• D. Badan Usaha Milik Desa yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatdesa

47. Pencairan dana desa 2016 dilakukan dalam

• A. 2 tahap
• B. 3 tahap
• C. 4 tahap
• D. 5 tahap

48. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai realisasi dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, masih diperlukan pendampingan dalam upaya agar:

• A. tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat desa
• B. program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal dan penyimpangan dapat diminimalisasi
• C. penundaan program dapat dihindari sehingga kerugian minimal dapatditekan
• D. program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan

49. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui :

• A. Rekening kas desa
• B. Rekening kepala desa
• C. Rekening BUM desa
• D. Rekening bendahara desa

50. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan bertugas memantau

• A. pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan pelatihan
• B. meningkatkan kapasitas tenaga pendamping
• C. meningkatkan kualitas masyarakat desa agar bisa mandiri
• D. memantau kegiatan pelaksanaan program

Itulah diatas contoh soal tes Tertulis Pendamping Desa tahun 2017 - 2018. Sebagai tambahan bahan pelajaran, silahkan pelajari juga UU no. 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI karena dibeberapa wilayah, bahan tentang UU no. 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI yang masuk dalam soal tesnya. Semoga Informasi yang saya bagikan ini Bermanfaat dan Semoga sukses.
Selamat menanti Penerimaan Pendamping desa 2019.


Info Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Lowongan Kerja CPNS Online